MATARAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DMPPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan, jumlah calon pemilih pertama di daerah itu pada Pilkada 2024 mencapai 94.557 orang.
“Angka ini muncul dari usia 16 tahun pada tahun 2023. Data tersebut muncul dari data siswa di 10 kelurahan yang baru berusia 16 tahun. Angkanya 94.557,” kata Ketua Dukcapil DPMPD NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia dikutip ANTARA, Rabu 1 Maret.
Untuk rincian di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 11.545 siswa, Lombok Tengah 18.104, Lombok Timur 23.347, Kabupaten Sumbawa 8.619, Dompu 5.367, Bima 10.020 orang, Sumbawa Barat 2.592, Kabupaten Lombok Utara, 1947, 315 orang, Kota 17.315 Ma.
Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang fokus mengintensifkan pencatatan e-KTP. Padahal usianya belum genap 17 tahun, rekamannya sudah bisa dilakukan. Pencetakan e-KTP akan dilakukan nanti saat usianya genap 17 tahun.
Fokus pendaftaran saat ini menyasar sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta, madrasah di pesantren, Dukcapil berkoordinasi dengan Kementerian Agama kabupaten dan kota.
“Program pendaftaran e-KTP siswa saat ini sedang berjalan dan dilaksanakan. Tentunya akan disesuaikan dengan fasilitas peralatan. Prinsipnya sekolah,” kata mantan Kepala Sekretariat Daerah Kanwil NTB itu.
Aulia mengatakan, di mata penyelenggara pemilu, mereka diperbolehkan mencoblos meski sudah berusia 17 tahun. Namun terlepas dari itu, prinsipnya adalah bagaimana masyarakat didorong untuk memiliki identitas.
Kepemilikan identitas merupakan kunci kebutuhan masyarakat untuk memfasilitasi segala urusan masyarakat. Untuk mendukung pendaftaran, sejumlah kecamatan telah menyediakan perangkat pendaftaran sehingga peserta dapat langsung membantu pendaftaran.
Namun, diakuinya, pendataan mahasiswa belum dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini seiring dengan tersedianya alat perekam di kabupaten dan kota.
“Masih belum maksimal. Makanya kita sekolah juga,” ujarnya.
Selain fokus pada pencatatan di tingkat mahasiswa, pihaknya juga fokus pada pencatatan disabilitas melalui layanan khusus di sejumlah daerah. Di Lombok Timur tersedia Jasa Tuak Manis, di Lombok Barat dilakukan atas permintaan desa dan kecamatan atau pihak pemerhati.
“Layanan juga dilakukan terhadap lembaga pemasyarakatan dan anak berkewarganegaraan ganda,” ujarnya.
Secara umum, pihaknya mengimbau desa dan kecamatan yang banyak warganya belum mendaftarkan KTP agar bisa berkoordinasi dengan kabupaten/kota setempat.
“Kami akan segera menginformasikan ke kecamatan atau kelurahan agar bisa segera memproses pendaftarannya,” ujarnya.