Isu kebocoran data BPJS menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menunjukkan pentingnya penanganan masalah keamanan siber di Indonesia. Kita perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat aman dan nilai kedaulatan siber negara terjaga dengan baik. Langkah konkret harus segera dilakukan untuk peningkatan perlindungan keamanan siber dan penyelesaian masalah ini.
Isu Kebocoran Data BPJS dan Kedaulatan Siber Indonesia
Arbo.web.id -Beberapa hari terakhir beredar kabar seorang peretas atau hacker bernama Bjorka yang merilis data milik sejumlah instansi pemerintah di Indonesia.
Meski ini bukan pertama kalinya sang hacker disebut telah merilis data-data penting terkait Indonesia, namun informasi tersebut cukup meresahkan masyarakat Indonesia.
Apalagi, saat ini BPJS Ketenagakerjaan diduga menjadi korban peretasan oleh hacker yang belum diketahui identitas aslinya.
Peretasan itu terungkap dari unggahan Bjorka di situs Ksur Forum pada Minggu (12/3) pukul 09.37 dengan judul “BPJS KETENAGAKERJAAN INDONESIA 19 JUTA”.
Bjorka mengakui bahwa dia menjual data ini seharga 10.000 dolar AS dalam bentuk bitcoin.
“BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan pekerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik tenaga kerja formal maupun informal,” tulis Bjorka.
(BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan tenaga kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek (Persero). Tugasnya memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik tenaga kerja formal maupun informal) .
Bjorka menulis dalam unggahannya bahwa data terkompresi sebesar 5GB atau 1GB ini berasal dari peretasan pada Maret 2023.
Data yang diretasnya terdiri dari nama, alamat email, nomor induk (NIK), nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat kerja, dll.
Peretas ini juga melampirkan 100.000 sampel dari 19 juta data yang diklaim telah diretasnya.
Namun, Pendiri dan Koordinator Forum Keamanan Siber dan Informasi (FORMASI) Gildas Deograt menilai 19 juta data yang isunya berasal dari BPJS Ketenagakerjaan itu pasti tidak benar.
Setelah melalui riset dan pengecekan, ternyata hanya sebagian dari struktur data yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan banyak ketidaksesuaian pada sampel data yang beredar.
Dalam ekosistem Darkweb, penjual data umumnya bukanlah peretas sungguhan.
Mereka hanya berada di ujung rantai ekosistem cybercriminal yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
Faktanya, insiden dunia maya serupa melanda negara tetangga Singapura beberapa tahun lalu.
SingHealth, salah satu grup layanan kesehatan masyarakat terbesar di Singapura, di tahun 2018 seakan menyadarkan berbagai pihak bahwa sektor kesehatan sangat rentan terhadap ancaman serangan siber.
Hal-hal tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk terus berhati-hati terhadap berbagai ancaman siber yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
kedaulatan dunia maya
Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, cyber security memang menjadi isu strategis di beberapa negara, termasuk Indonesia.
Apalagi saat ini platform siber banyak digunakan untuk mendukung berbagai layanan yang berhubungan langsung dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk bidang kesehatan.
Selain persoalan peretasan tersebut, perlu disadari bahwa sudah saatnya transformasi digital Indonesia 4.0 mencakup fokus pada keamanan data pribadi, keamanan transaksi, kemandirian bangsa, dan kedaulatan negara di dunia maya.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga diharapkan mengambil langkah-langkah kongkrit yang efektif, agar masyarakat segera terlindungi dan bangsa Indonesia berdaulat di ranah siber pada tahun 2045.
Bahkan, saat ini tata kelola di Indonesia, termasuk BPJS Kesehatan, sudah mulai bertransformasi ke ranah digital berupa Sistem Tata Kelola Berbasis Elektronik (SPBE).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik yang memiliki data strategis berupa data kesehatan seluruh peserta BPJS Kesehatan, lembaga ini selain memberikan kemudahan, juga memastikan keamanan data strategis yang dikelolanya terjaga dengan baik.
Tak hanya itu, untuk mengatasi meningkatnya risiko ancaman keamanan siber di bidang kesehatan, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membentuk Cyber Incident Response Team atau Tim Penanggulangan Insiden Keamanan Komputer. (CSIRT) dengan nama SIRT BPJS Kesehatan, tapi ini panjang.
Padahal sebelumnya BSSN memantau 103 sistem elektronik yang dikelola BPJS Kesehatan.
Kepala BSSN Letjen TNI Purn. Hinsa Siburian membenarkan bahwa dari 95 sistem elektronik berbasis web dan 8 sistem elektronik berbasis aplikasi mobile, ditemukan 2 anomali trafik, yakni Exploit (mengeksploitasi celah keamanan sistem) dengan status anomali sebagai upaya percobaan.
Oleh karena itu, perlu penguatan pengamanan sistem elektronik di lingkungan BPJS Kesehatan, termasuk dalam hal penanganan insiden siber.
Ke depan, semakin disadari bahwa keamanan informasi dan data merupakan hal yang mutlak dilakukan di era transformasi digital saat ini.
Data dan informasi yang ada dan dimiliki oleh suatu lembaga atau badan resmi di era ini bagaikan tambang emas yang sangat berharga dan mahal bahkan tak ternilai harganya, termasuk BPJS Kesehatan yang mengelola kepesertaan 249,6 juta penduduk Indonesia.
Semua pihak selanjutnya diharapkan untuk terus memperkuat peran dan fungsinya untuk mengantisipasi, waspada, berada di garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan data dan informasi demi terwujudnya kedaulatan siber di tanah air.
Kesimpulan
Kebocoran data BPJS menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital. Isu ini juga mengingatkan bahwa kedaulatan siber Indonesia harus dibangun melalui kerjasama antar institusi dan penerapan kebijakan yang ketat untuk mencegah aksi peretasan. Keamanan siber sudah menjadi kebutuhan pokok di era digital yang semakin maju dan harus terus ditingkatkan.
Temukan artikel menarik lainnya di Google News
#Isu #Kebocoran #Data #BPJS #dan #Kedaulatan #Siber #Indonesia arbo Isu Kebocoran Data BPJS dan Kedaulatan Siber Indonesia