Harta Kekayaan Pejabat Yang Harus Diketahui Laporan ke Komite Pemberantasan Korupsi berdampak pada karir

Arbo.web.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat untuk jujur ​​dalam menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Melaporkan aset ini dapat memengaruhi karier mereka.

“Hasil analisis ujian LHKPN juga digunakan sebagai alat penilaian untuk mendukung promosi jabatan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Maret.

Dengan upaya itu, KPK berharap pejabat takut dan tidak mau korupsi. Selain itu, kata Ghufron, aset yang tidak sesuai profil akan dianalisis dan dikonfirmasi oleh pelapor.

Lihat juga:  Cara Mengobati Gigi Berlubang Berdarah

“Dan jika tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan, maka dapat dijadikan dasar penegakan hukum baik oleh KPK jika berada dalam wilayah hukum KPK maupun dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang,” ujarnya.

Selain itu, KPK juga menerapkan berbagai cara bagi pejabat untuk melaporkan kekayaannya. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan dan sosialisasi.

Ghufron mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi kerap mendorong pihak yang harus melapor untuk patuh dan mengisi data faktual. “Dengan demikian pengelolaan LHKPN di KPK termasuk dalam tiga strategi dalam trisula pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Lihat juga:  Cara Mengobati Amandel Dengan Propolis Nasa

Sebelumnya, kekayaan mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio melecehkan David yang masih berusia 17 tahun. Video penganiayaan itu beredar luas di media sosial dan menimbulkan kemarahan.

Alhasil, sejumlah video Mario yang memperlihatkan kekayaannya berupa sepeda motor mewah menjadi perhatian netizen. Tak hanya itu, publik juga menyoroti kepemilikan mobil Rubicon yang digunakan saat penganiayaan berlangsung.

Belakangan terungkap, Rafael memiliki kekayaan hingga Rp 56 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lihat juga:  Menjaga Komunikasi yang Baik dengan Suami

Angka tersebut melebihi kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo sekitar Rp 14 miliar yang merupakan bos Rafael. Tak berhenti sampai di situ, aset Rafael hanya kalah tipis dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp 58 miliar dari total aset Rp 67,2 miliar dikurangi utang.

Selain itu, KPK memastikan akan memanggil Rafael pada Rabu, 1 Maret. Harta kekayaan yang tercatat di LHKPN akan diklarifikasi.